JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera mengusut dugaan korupsi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. "KPK jangan takut menangkap dosen-nya SBY (Kepala BPN Joyo Winoto, Red) itu," tegas Anhar Nasution, Ketua Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (Fakta), saat menggelar demo di Gedung KPK, Jumat (11/2).
Menurut Anhar bersama puluhan massanya, ada banyak ketimpangan yang telah terjadi di BPN selama kepemimpinan Joyo Winoto sejak enam tahun lalu. Mulai dari penyelesaian tanah yang terlantar, realisasi pembaharuan agraria dengan membagikan sembilan juta hektar kepada petani, dan lain sebagainya.
Yang lebih mengecewakan, tegas Anhar, adalah dugaan terjadinya praktek korupsi di BPN. Di antaranya yaitu dalam pengadaan 560 mobil Larasita, 1.120 unit motor, sistem informasi pertanahan, akses reform, pencetakan blanko, operasional dan renovasi sekolah tinggi pertanahan, hingga pembuatan sertifikat (tanah) yang jumlahnya mencapai angka triliunan rupiah.
Anhar mengungkapkan, KPK mesti bergerak cepat dalam membongkar dugaan korupsi di BPN tersebut. Begitupun Presiden, menurut Anhar, harus mengambil tindakan kepada bawahannya yang tak beres. "Kalau tidak ada penyikapan, kita tentu menjadi curiga," tukas pimpinan kelompok aksi yang mengaku sudah berdemo sebanyak tiga kali ke KPK namun tak juga digubris ini.
Demo yang digelar Fakta kali ini sendiri berlangsung hampir dua jam, yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, serta sempat berjalan tegang. Pasalnya, selain berupaya memaksa masuk ke KPK, massa juga sempat membakar atribut dan miniatur mobil Larasita yang dibawanya. Petugas polisi yang berjaga pun terpaksa ekstra ketat melakukan penjagaan. (mur/jpnn)
Menurut Anhar bersama puluhan massanya, ada banyak ketimpangan yang telah terjadi di BPN selama kepemimpinan Joyo Winoto sejak enam tahun lalu. Mulai dari penyelesaian tanah yang terlantar, realisasi pembaharuan agraria dengan membagikan sembilan juta hektar kepada petani, dan lain sebagainya.
Yang lebih mengecewakan, tegas Anhar, adalah dugaan terjadinya praktek korupsi di BPN. Di antaranya yaitu dalam pengadaan 560 mobil Larasita, 1.120 unit motor, sistem informasi pertanahan, akses reform, pencetakan blanko, operasional dan renovasi sekolah tinggi pertanahan, hingga pembuatan sertifikat (tanah) yang jumlahnya mencapai angka triliunan rupiah.
Anhar mengungkapkan, KPK mesti bergerak cepat dalam membongkar dugaan korupsi di BPN tersebut. Begitupun Presiden, menurut Anhar, harus mengambil tindakan kepada bawahannya yang tak beres. "Kalau tidak ada penyikapan, kita tentu menjadi curiga," tukas pimpinan kelompok aksi yang mengaku sudah berdemo sebanyak tiga kali ke KPK namun tak juga digubris ini.
Demo yang digelar Fakta kali ini sendiri berlangsung hampir dua jam, yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, serta sempat berjalan tegang. Pasalnya, selain berupaya memaksa masuk ke KPK, massa juga sempat membakar atribut dan miniatur mobil Larasita yang dibawanya. Petugas polisi yang berjaga pun terpaksa ekstra ketat melakukan penjagaan. (mur/jpnn)
